SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN

cash-register-icon

Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua: pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian pemasok dari luar negeri.

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu :
1. Fungsi Gudang
Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggungjawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai (tidak diselanggarakan persediaan di barang digudang), permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang.

2. Fungsi Pembelian
Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.

3. Fungsi Penerimaan
Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan.

4. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian kedalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli kedalam kartu persediaan.

Secara garis besar transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini:
1. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian.
2. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagi pemasok.
3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan  pemasok.
4. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih.
5. Fungsi penerimaan memeriksa dan menrima barang yang dikirim oleh pemasok.
6. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan.
7. Fungsi penrimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi.
8. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian adalah:
a. Prosedur Permintaan Pembelian
Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak dimasukkan ke gudang maka, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian.

b. Prosedur Permintaan Dan Penawaran Harga Dan Pemilihan Pemasok
Fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penaawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan syarat pembelian yang lain, sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi sebagi berikut:

1. Sistem Akuntansi Pembelian Dengan Pengadaan Langsung
pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian, tanpa melalui penawaran harga.

2. Sistem Akuntansi Pembelian Dengan Penunjukkan Langsung
dalam sistem ini pemilihan pemsok dilakukan oleh fungsi pembelian, dengan terlebih dahulu dilakukan pengiriman permintaan penawaran harga kepada paling sedikit tiga pemasok dan didasarkan pada perimbangan harga penaaran dari para pemasok tersebut.

3. Sistem Akuntansi Pembelian Dengan Lelang
Pemilihan pemasok dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk melalui lelang yang diikuti oleh pemasok yang jumlahnya terbatas. Prosedur pemilihan pemasok dengan lelang ini dilakukan melalui beberapa tahap berikut ini:
1. Pembuatan rerangka acuan (terms of reference), yang berisi uarian rinci jenis, spesifikasi, dan jumlah barang yang akan dibeli melalui lelang.
2. Pengiriman rerangka acuan kepada para pemasok untuk kepentingan pengajuan penawaran harga.
3. Penjelasan kepada para pemasok mengenai rerangka acuan tersebut.
4. Penerimaan penawaran harga dengan dilampiri berbagi persyaratan lelang oleh para pemasok dalam amplop tertutup.
5. Pembukaan amplop penawaran harga oleh panitia lelangdidepan para pemasok
6. Penetapan pemasok yang dipilih (pemegang lelang) oelh panitia lelang

c. Prosedur order pembelian
fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

d. Prosedur pernerimaan barang
fungsi penerimaan melakukan pemeriksaam mengenai jenis,kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan dari pemasok tersebut.

e. Prosedur pencatatan utang
fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian (surat order pembelian, laporan penrimaan barang, dan faktur dari pemasok) dan menyelenggarakna pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai pencatatan utang.

f. Prosedur distribusi pembelian
Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen.
Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian:
1. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali (reorder ponit)
2. Order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok
3. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok
4. Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu
5. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu
6. Tambahan kuntitas dan harga pokok persediaan dari pembelian

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah:
1. Surat Permintaan Pembelian
Dokumen ini erupakan formulir yang diisi oleh fungsi guddang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutuseperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, satu lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang.

2. Surat Permintaan Penawaran Harga
Dokumen ini digunakanuntuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar.

3. Surat Order Pembelian
Dokumen ini digunkan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut:
1. Surat Order Pembelian. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
2. Tembusan Pengakuan Oleh Pemasok. Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan kepada pemasok, dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke perusahaann sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti tersebut dalam dokumen tersebut.
3. Tembusan Bagi Unit Permintaan Barang. Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang dimintanya telah dipesan.
4. Arsip Tanggal Penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan, sebaggi dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika baarang tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan.
5. Arsip Pemasok. Tembusan surat order pemelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok sebagi dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok.
6. Tembusan Fungsi Penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas, dan pemasoknya seperti tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem penerimaan buta (blind receiving system), kolom kuantitas dalam tembusan ini dblok hitam agar kuantitas yang dipesan yang dicantumkan dalam surat order pembelian tidak terekam dalam tembusan yang dikirimkan ke fungsi penerimaan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi penerimaan dapat benar-benar melakukan perhitungan dan pengecekan barang yang diterima dari pemasok.
7. Tembusan Fungsi Akuntansi. Tembusan surat order pembelian dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiba yang timbul dari transaksi pembelian.

4. Laporan Penerimaan Barang
Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti tercantum dalam surat order pembelian.

5. Surat Perubahan Order Pembelian
Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya diterbitkan. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian.

6. Bukti Kas Keluar
Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran.

Catatan akuntansi yang digunakan:
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah
1. Register Bukti Kas Keluar (voucher register)
adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian.
2. Jurnal Pembelian
adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian
3. Kartu Utang
adalah buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok.
4. Kartu Persediaan
kartu persediaan digunkan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli.

Unsur pengendalian intern
Organisasi
1. Fungsi Pembelian Harus Terpisah Dari Fungsi Penerimaan
Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian. Pemisahaan kedua fungsi ini akan mengurangi resiko diterimanya barang yang:
a. Tidak dipesan oleh perusahaan.
b. Jenis, spesifikasi, kuantitas, dan mutu barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan.
c. Tidak sesuai saatnya dengan waktu yang ditentukan dalam surat order pembelian.

2. Fungsi Akuntansi Harus Terpisah Dari Fungsi Akuntansi
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.

3. Fungsi Penerimaan Harus Terpisah Dari Fungsi Penyimpanan Barang
Pemisahan kedua fungsi tersebut akan mengakibatkan penyerahan masing-masing kegiatan tersebut ke tangan fungsi yang ahli dalam bidangnya, sehingga informasi penerimaan barang dan pesediaan barang yang disimpan ke gudang dijamin ketelitian dan keandalannya.

4. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut.
Setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau fungsi yang satu dicek keetelitian dan keandalannya oleh karyawan atau fungsi yang lain.

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
5. Surat permintaan pembelian siotorisasi oleh fungsi gudang, untuk barang yang disimpan dalam gudang, atau oleh fungsi pemakai barang, untuk barang yang langsung pakai.
6. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pemebelian atau pejabat yang lebih tinggi.
Surat order pembelian merupakan awal transaksi pengadaan baran. Dengan surat order pembelian inilah perusahaan memulai proses pengadaan barang yang akan berakibat terhadap diterimanya barang yang dibeli dan timbulnya kewajiban perusahaan kepada pihak luar. Dan untuk mengurangi diterimanya barang dan timbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan.
7. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang.
8. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi.
Dalam transaksi pembelian, fungsi akuntansi menerima berbagai dokumen dari berbagai sumber berikut ini:
a. Copy surat order pembelian dari fungsi pembelian yang merupakan bukti bahwa perusahaan tersebut telah memesan barang dengan jumlah, jenis spesifikasi, kuantitas dan mutu barang, serta waktu penyerahan seperti tercantum dalam dokumen tersebut.
b. Copy laporan penerimaan barang dari fungsi penerimaan yang merupakan I bahwa barang yang telah dipesan telah diterima dan sesuai barang yang dipesan dalam surat order pembelian.
c. Faktur dari pemasok yang merupakan bukti timbulnya kewajiban perusahaan akibat telah dipesannya barang dan telah diterimanya barang yang dipesan.
9. Pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok.
10. Pencatatan kedaalm kartu utang dan register bukti kas keluar (voucher register) diotorisasi oleh fungsi akuntansi.

Praktik yang sehat
11. Surat permintaan pembelianbernomor urut tercetak dengan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang.
Untuk menciptakan praktik yang sehat formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut cetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkann oleh manajer yang memilki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut.
12. Surat order pembelian bernomor urut tercetak dengan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian.
Pemasok harus dipilih berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok.
13. Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan.
14. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok.
15. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian.
16. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian.
Agar perusahaan dapat memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan yang dipesan, fungsi penerimaan harus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok denan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut serta membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian.
17. Terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar.
18. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembentu utang secara periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar.
Dengan demikian untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di rekening kontrol utang dalam buku besar, praktik yang sehat emngharuska secara periodik diadakan rekonsiliasi antara jumlah utang menurut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dengan rekening kontrol utang dalam buku besar.
19. Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai.
20. Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap “lunas” oleh fungsi peneluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok.

Laba (Income)

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapakan cukup kaya merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kemantapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba. Oleh karena itu, berbeda dengan elemen statemen keuangan lainnya, pembahasan laba meliputi tiga tataran yaitu semantic, sintaktik, dan pragmatik.

   Dari sudut pandang perekayasaan akuntansi, konsep laba dikembangkan untuk memenuhi tujuan menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas. Sementara itu, pemakai informasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Teori akuntansi laba menghadapi dua pedekatan: satu laba untuk berbagai tujuan atau beda tujuan beda laba. Teori akuntansi laba diarahkan untuk memformulasi laba dengan pendekatan pertama.
       Konsep laba dalam tataran semantic meliputi pemaknaan laba sebagai pengukur kinerja, pengkonfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik. Meskipun akuntansi tidak harus dapat mengukur dan menyajikan laba ekonomik, akuntansi paling tidak harus menyediakan informasi laba yang dapat digunakan pemakai untuk mengukur laba ekonomik yang ada gilirannya untuk menentukan nilai ekonomik perusahaan.
    Makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu perioda yang dapat dinikmati (didistribusi atau ditarik) asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Pengertian semacam ini didasarkan pada konsep pemertahanan capital. Konsep ini membedakan antar laba dan kapital. Kapital bermakna sebagai sediaan (stock) potensi jasa atau kemakmuran sedangkan laba bermakna aliran (flow) kemakmuran. Dengan konsep pemertahanan capital dapat dibedakan antara kembali atas investasi dan pengembalian investasi dan pegembalian investasi serta antara transaksi operasi dan transaksi pemilik. Lebih lanjut, laba dapat dipandang sebagai perubahan asset bersih sehingga berbagai dasar penilaian capital dapat diterapkan.
     Atas dasar berbagai teori dan konsep tentang makna laba, dapat diajukan definisi formal laba sebagai berikut:
     Dalam tataran sintaktik, teori laba berkepentingan dengan bagaimana laba diukur dan disajikan. Laba dapat diukur dan diakui atas dasar pendekatan kegiatan atau pendekatan transaksi. Dengan pendekatan pemertahanan capital, laba diukur atas dasar penilaian capital pada awal dan akhir perioda. Untuk itu, harus ditentukan jenis capital (financial atau fisis), skala pengukuran (nominal atau daya beli), dan dasar penilaian ( kos historis atau sekarang). Untuk menentukan laba, capital pada dua titik waktu dapat diukur atas dasar kapitalisasi aliran kas harapan, penilaian pasar, serta kas, harga masukan historis, harga masukan sekarang, dan pemertahanan daya beli.
    Pada tataran semantic, teori laba berkepentingan untuk meyakinkan bahwa laba merupakan predictor aliran kas ke investor, bahwa laba akuntansi bermanfaat dalam perkontrakkan dan pengendalian manajemen, dan bahwa laba akuntansi mengandung informasi yang bermanfaat bagi investor.
Kebijakan manajemen baik jangka pendek maupun jangka panjang akan terefleksi dalam laba. Laba merupakan signal kebijakan manajemen(baik yang berdampak negative maupun positif). Laba dianggap mengandung informasi kalau pasar saham bereaksi terhadap pengumuman laba akuntansi. Hipotesis pasar efisien merupakan sarana untuk menguji hal ini. Pengujian ini dapat dilakukan atas dasar asosiasi antara laba dan harga saham atau atas dasar studi peristiwa.
    Siapa yang dituju oleh angka laba juga menentukan bagaimana laba diukur siapa yang dituju berkaitan dengan teori entitas yang dianut. Teori entitas meliputi entitas usaha bersama, entitas bisnis, entitas investor, entitas pemilik, entitas pemilik residual, entitas pengendalian, dan entitas dana. Teori ini menentukan dan membedakan antara biaya dan pembagian laba sehingga menentukan pula bagaimana komponen-komponen laba rugi disajikan dalam statemen laba rugi.

Pengertian Teori Akuntansi

A. Pengertian Teori Akuntansi

   Teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum yang dapat digunakan untuk menilai praktek akuntansi memberi arah pengembangan prosedur dan praktek baru.
   Tujuan teori akuntansi adalah untuk memberikan seperangkat prinsip logis yang saling berkaitan, yang membentuk kerangka acuan umum bagi penilaian dan pengembangan praktek akuntansi yang sehat. Dalam pengembangan teori akuntansi selain pertimbangan kemampuan untuk menjelaskan atau meramalkan, juga harus dipertimbangkan kesanggupan teori tersebut untuk mengukur risiko, atau probabilitas prediksi untuk berfungsi sebagai pernyataan yang tepat atas kejadian di masa depan.
B. Teori Akuntansi Sebagai Sains
   Teori akuntansi sering diartikan sebagai sekumpulan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku dan harus dianut dalam lingkungan tertentu.
   Pengertian teori adalah seperangkat konsep,  definisi, dan proposisi yang saling berkaitan. Teori berisi pernyataan – pernyataan asumsi dan hipotesis. Dan tujuan teori sendiri adalah menjelaskan ( menganalisis dan memberi alasan mengapa fenomena atau fakta seperti yang diamati ) dan memprediksi ( memberi keyakinan bahwa asumsi atau syarat yaang diteorikan besar kemungkinan merupakan suatu fenomena atau kejadian tertentu yang akan terjadi ).

C. Aspek Sasaran Teori

    Aspek sasaran teori akuntansi ini adalah pembedan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif ( berisi pernyataan tentang suatu kejadian, tindakan, atau perbuatan  seperi apa adanya sesuai dengan fakta atas dasar empiris ) dan normatif ( berisi pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk atau relevan atau tidak relevan dalam hubungannya dengan kebijakan ekonomik atau sosial tertentu.
D. Aspek Tataran Semiotika
    Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda – tanda dan simbol – simbol dalam bidang lingustika ( bidang kajian ilmu bahasa yang membahas fonetik, gramatika, morfologi,, dan makna kata atau ungkapan). Tanda atau simbol bhasa dan tata bahasa membentuk ungkapan bahasa yang menjadi media komunikasi.
F. Teori Akuntansi Semantik
   Teori akuntansi semantik ini menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas ke dalam tanda – tanda bahasa akuntansi ( elemen statemen keuangan ) sehingga orang dapat membayangkan kegiatan. Oleh karena itu, teori ini banyak membahas pemdefinisian makna elemen, pengidentifikasian atribut atau karakteristik elemen sebagai bahan pendefinisian, dan penentuan jumlah rupiah elemen sebagai salah satu atribut.
G. Teori Akuntansi Sintatik
    Teori akuntansi sintatik merupakan teori yang berorientasi untuk membahas masalah – masalah tentang bagaimana kegiatan – kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen – elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statemen keuangan. Simbol – simbol tersebut ( misalnya aset, kewajiban, dan lainnya ).
 
H. Teori Akuntansi Pragmatik
   Teori ini memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Teori pragmatik juga membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial.
I. Penalaran Deduktif
Penalaran deduktif merupakan proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati ( diebut premis ) ke pernyataan khusus sebagai kesimpulan. Penalaran deduktif dalam akuntansi digunakan untuk memberi penjelasan dukungan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi
J. Penalaran Induktif
Penalaran induktif merupakan proses yang berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan terhadap gejala akuntansi tersebut.

Pengertian Sistem Akuntansi

 Setelah mengetahui pengertian dari akuntansi (baca : Pengertian Akuntansi) maupun sistem secara tersendiri, maka dengan mudah dapat menemukan pemahaman mengenai sistem akuntansi. Sistem akuntansi sangat diperlukan dalam setiap organisasi atau perusahaan, suatu sistem akuntansi yang digunakan berguna untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, agar terciptanya suatu efisiensi dan efektifitas.

Pengertian Sistem Akuntansi Menurut Ahli

Menurut Warren, Reeve, Fees yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati dalam bukunya Warren, Reeve, Fees Accounting (2005:234), Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.

Sedangkan Sistem akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”   

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi dibuat untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen sebuah perusahaan guna memudahkan pengelolaan perusahaan.Pengertian Sistem Akuntansi

Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur  yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi.

Dalam suatu sistem akuntansi, terdapat unsur-unsur pokok, seperti dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3) adalah :

Unsur suatu sistem akuntansi adalah :

  1. Formulir
  2. Jurnal
  3. Buku besar
  4. Buku pembantu
  5. Laporan.

Tujuan Sistem Akuntansi

Dalam mewujudkan sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya harus mengetahui pembangun sistem akuntansi itu sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan sumber daya lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi merupakan suatu tujuan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Dari setiap sistem akuntansi yang terdiri dari berbagai sistem mempunyai tujuan yang sama, sistem akuntansi sendiri dibuat oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, maka dari itu untuk lebih jelasnya, tujuan sistem akuntansi dapat dikemukakan dibawah ini.

Tujuan sistem akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:20) adalah :

“Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi mempunyai tujuan utama sebagai berikut :

  1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru
  2. Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya
  3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan
  4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.”

Dari uraian tujuan sistem akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti.

Demikianlah pengertian sistem akuntansi, semoga bermanfaat.

PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN

Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full). Yang paling umum digunakan dari ketiga konsep diatas adalah pengugkapan yang cukup.

Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang  lebih bersifat positif, pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relavan. Terlalu banyak informasi yang disajikan akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mangaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting  bagi para investor dan pihak lainnya, hendaknya bersifat cukup, wajar dan lengkap.

Laporan kuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor dan kreditor. Lebih jelasnya FASB (1980) dalam SFAC No.1 menyatakan :

“Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditor dan pengguna lainnya dalam rangka pemgambilan keputusan investasi rasional, kredit dan keputusan sejenis lainnya”.

Disamping ketiga pihak di atas, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah dan masyarakat umum, tetapi kesemuanya ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Yang menjadi titik berat pengungkapan adalah investor adalah kurangnya pengetahuan akan keputusan yang akan diambil oleh pihak lain dan diluar investor. Pengambilan keputusan yang dilakukan investor dan kreditur  dapat diketahui secaara jelas dan teridentifikasi dengan baik. Bagi investor keputusan yang diinginkan adalah membeli – menjual – mempertahankan saham dan keputusan kreditur adalah berkaitan dengan pemberian kredit atau perpanjangan kredit  kepada perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan kepada kedua pemakai ini relatif jelas. Sedangkan tujuan pelaporan kepada pegawai, konsumen dan masyarakat umum sulit dirumuskan. Sehingga dianggap bahwa informasi yang berguna bagi investor dan kreditur juga berguna bagi pihak lain.

PSAK No 01 tahun 2002 menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi :

  1. Investor, yang berkepentingan dengan risiko dan hasil dari investasi yang mereka lakukan. Yang biasa dilihat oleh investor adalah informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.
  2. Kreditur, yang menggunakan informasi akuntansi untuk membantu  mereka memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada waktu jatuh tempo.
  3. Pemasok, yang membutuhkan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo .
  4. Karyawan, yang membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, dan kemampuan memberi pensiun dan kesempatan kerja.
  5. Pelanggan, yang berkepentingan dengan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan terutama bagi mereka yang memiliki perjanjian jangka penjang dengan perusahaan .
  6. Pemerintah, yang berkepentingan dengan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan, dan untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan lain-lain.
  7. Masyarakat, yang berkepentingan dengan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir perusahaan serta berbagai aktivitas yang menyertainya.

Masalah yang berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang perlu disajikan dalam laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tujuan keuangan. Dalam SFAC No.01 (1980) menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan (financial reporting) tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan (financial statement). Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuagan. FASB menyebutkan:

Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan infomasi yang disediakan oleh sistem akuntansi – yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain.

Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Namun  demikian ada beberapa  metode yang berbeda-beda dalam mengungkapkan informasi  yang dianggap penting. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

  1. Bentuk dan susunan laporan yang formal
  2. Terminologi dan penyajian yang terinci
  3. Informasi sisipan
  4. Catatan kaki
  5. Ikhtisar tambahan dan skedul-skedul
  6. Komentar dalam laporan auditor
  7. Pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris

Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No. 01. Selain itu pemerintah melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No : Kep-38/PM/1996 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh Pemerintah ataupun lembaga profesional (IAI) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi  oleh perusahaan yang telah publik. Tujuan pemerintah mengaur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi  kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajmen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen.

PENGUNGKAPAN

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Terdapat beberapa sumber yang mengemukakan pengertian pengungkapan, diantaranya adalah Evans (2003), menyatakan bahwa pengertian dari pengungkapan adalah penyajian informasi dalam statemen keuangan termasuk statemen keuangan itu sendiri, catatan atas statemen keuangan, dan pengungkapan oleh Evans ini terbatas hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, pernyataan manajemen atau informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk. Sementara itu, Wolk, Tearney, dan Dodd memasukkan pula statemen keuangan segmental dan statemen yang merefleksi perubahan harga sebagai bagian dari pengungkapan.

Pengungkapan juga sering dimaknai sebagai penyedia  informasi  lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Hal ini sejalan dengan gagasan FASB dalam rerangka konseptualnya.

Masalah teoritis yang terdapat di dalam pengungkapan adalah sebagai berikut :

  1. Untuk siapa informasi diungkapkan?
  2. Mengapa pengungkapan harus dilakukan?
  3. Seberapa banyak dan informasi apa yang diungkapkan?
  4. Bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi?

Siapa yang dituju ?

Rerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. SEC menuntut lebih banyak pengungkapan karena pelaporan keuangan mempunyai aspek sosial dan publik. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan untuk kepentingan publik secara umum harus dilindungi dan dilayani, dan juga informasi kualitatif juga dituntut disediakan, sehingga pengungkapan cenderung meluas.

Fungsi atau Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan dapat dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu (1) tujuan melindungi, (2) tujuan informatif, dan (3) tujuan kebutuhan khusus.

Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih untuk mendapatkan informasi atau mengolahnya sendiri sehingga memperoleh substansi ekonomik dari informasi tersebut, dengan kata lain pengungkapan ditujukan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang terbuka.

Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas memiliki tingkat kecanggihan tertentu, dengan demikian, pengungkapan ditujukan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai. Keluasan pengungkapan untuk tujuan informatif ini ditentukan BAPEPAM bekerja sama dengan penyusun standar.

Tujuan Kebutuhan Khusus

Bentuk tujuan pengungkapan yang ketiga adalah tujuan kebutuhan khusus. Tujuan kebutuhan khusus ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif.

Keluasan dan Kerincian Pengungkapan

Keluasan dan kerincian pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan yang disebut dengan tingkat pengungkapan. Menurut Evans (2003) mengidentifkasi tiga tingkat pengungkapan yaitu : (1) Memadai, (2) Wajar atau Etis, (3) Penuh.

Tingkat memadai merupakan tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan utnuk pengmabilan keputusan. Tingkatan yang kedua, tingkat wajar, merupakan tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkat penuh (full disclosure). Tingkat ini menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan dalam pengungkapan adalah (1) tujuan, (2) kos penyediaan, (3) keberlebihan informasi (overload), (4) keengganan manajemen, dan (5) wajib atau sukarela.

Regulasi Pengungkapan

Mempercayakan pengungkapan sepenuhnya kepada manajemen sama saja dengan menyerahkan informasi kepada pasar. Terdapat beberapa argumen yang mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi, yaitu penyalahgunaan, eksternalitas, kegagalan pasar, asimetri informasi, dan keengganan manajemen. Di Indonesia, pihak yang menjdi regulator adalah BAPEPAM (melalui Peraturan BAPEPAM) dan profesi/IAI (melalui standar akuntansi). BAPEPAM berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkapkan terutama untuk kepentingan pendaftaran publik dan penawaran publik perdana.

Pengungkapan Wajib dan Sukarela

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), pengungkapan wajib merupakan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relavan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunanya.

Apa yang Diungkap?

Pengungkapan meliputi statemen keuagan itu sendiri dan semua informasi pelengkap. Dengan kata lain, apa yang diungkapkan Berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan. Dalam pengungkapan informasi kepada pihak lain, terdapat beberapa model yang dapat digunakan, yaitu model Inti, model FASB, model Komite Jenkins, model William, dan peraturan SEC/BAPEPAM.

Motode Pengungkapan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajkan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Motode ini biasanya ditentkan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain.

Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

Sarana Interpretif

Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statemen keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri.

Dalam tataran praktis, terdapat suatu rerangka atau struktur akuntansi pokok atau pelaporan keuangan pokok yang membatasi pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Tanpa rerangka pokok tersebut akan banyak hal yang akan dituntut untuk diungkapkan, dilampirkan, atau dimasukkan dalam pelaporan keuangan. Rerangka pokok juga diperlukan untuk membatasi tanggungjawab auditor dalam menetapkan kewajaran statemen keuangan. Pelaporan keuangan pokok itu sendiri diartikan sebagai pelaporan yang langsung ditentukan oleh standar akuntansi atas dasar pertimbangan keterandalan dan keberpautan.

Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rerangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan teori ini, yaitu dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara kos tidak, dan apakah rerangka akuntansi pokok diganti atau sekadar ditambah sarana interpretif. Kos dapat didefinisikan sebagai penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi, sedangkan nilai didefinisikan sebagai persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter.

Hal yang menjadi permasalahan adalah, perlukah kos direvisi terus secara periodik? Karena suatu persepsi selalu berubah dengan berjalannya waktu. Terdapat pro dan kontra terhadap permasalahan ini. Argumen yang mendukung hal tersebut menyatakan bahwa keberpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Untuk kepentingan manajemen, perhitungan laba tiap perioda hendaknya mencerminkan dengan jelas perubahan ekonomik penting termasuk rugi dan untung yang belum terealisasi yang terjadi akibat penurunan dan kenaikan nilai faktor-faktor jasa yang masih belum digunakan. Untuk kepentingan pihak luar, angka laba yang dihasilkan akan mendekati laba ekonomik, sehingga neraca akan menunjukkan nilai perusahaan pada saat itu.

Argumen yang menyanggah revisi terhadap kos, diantaranya adalah Paton dan Littleton (1970) yang menyatakan bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rerangka akuntansi pokok berbasis kos tidak lagi bermanfaat sehingga harus diganti. Tujuan utama akuntansi adalah pengukuran laba periodik dengan menggunakan proses menandingkan kos dan pendapatan secara sistematik.

Revisi Kos Fasilitas Fisis

Dalam beberapa hal khusus, penilain kembali fasilitas fisis yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Beberpa hal khusus yang menghendaki penilaian kembali adalah perusahaan akan dibeli, kuasi reorganisasi, penggadaian aset, peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi, terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi/asuransi, penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset, penentuan nilai aset untuk keperluan pajak.

Terdapat juga pro dan kontra terhadap revisi kos fasilitas fisik ini. alasan yang dikemukakan oleh pihak yang mendukung revisi adalah adanya distorsi informasi ekonomik dan distorsi dana penggantian. Distorsi informasi ekonomik adalah kos tercatat menghasilkan biaya yang tidak efektif/tidak bermanfaat secara ekonomik sehingga mendistorsi daya melaba yang sesungguhnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan distorsi dana penggantian adalah kondisi tingkat harga-harga barang menurun akuntansi depresiasi atas dasar kos historis cenderung menghasilkan akumulasi dana yang berlebihan untuk tujuan penggantian.

Disisi lain, alasan-alasan yang dikemukan oleh pihak yang menyanggah revisi adalah prosedur tidak praktis, penilaian tidak terandalkan, depresiasi bukan akumulasi dana, dan revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah.

Pengurangan Nilai Buku Fasilitas Fisis

Berkaitan dengan revisi kos fasilitas fisis adalah pengurangan atau penghapusan sebagian kos atau nilai buku karena alasan teknis atau ekonomik tertentu dan bukan semata-mata karena penurunan harga atau devaluasi. Pengurangan dapat dilakukan kalau suatu kondisi menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan asset untuk mendatangkan laba atau kas di masa datang.

PSAK No. 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dikatakan mengalami penurunan kemampuan bilamana nilai tercatat (nilai buku) aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah terperoleh kembali. Sedangkan secara substantif, pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal yang memberi indikasi bahwa penurunan emampuan telah terjadi.

Kalau fasilitas fisis tertentu tidak digunakan karena alasan musim atau lainnya maka penganggaran sementara fasilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan besar kos aset. Demikian juga halnya dengan pengurangan intensitas penggunaan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk pengurangan kos menjadi rugi.

Luas Pengungkapan

Imhof (1992) dalam Binsar dan Lusy (2004) menyatakan kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda banyak penelitian yang menggunakan indeks of disclosure methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial  dari sisi laporan tahunan. Dengan kata lain Imhof mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan.

Berapa banyak informasi tersebut harus diungkapkan tidak hanya bergantung pada keahlian pembaca, akan tetapi juga pada standar yang dibutuhkan (Hendriksen, 2002). Ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu :

  1. Adequate disclosure (pengungkapan cukup), konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterprestasikan dengan benar oleh investor.
  2. Fair disclosure (pengungkapan wajar), pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
  3. Full Disclosure (pengungkapan penuh), pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relavan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik (Ainun dan Fuad, 2000) dalam Binsar dan Lussy (2004). Bagi beberapa pihak pengungkapan secara penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan dan karena itu disebut layak. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang tidak penting justu mangaburkan informasi yang signifikan membuat laporan sulit ditafsirkan.

 

Pengertian dan Fungsi Pengawasan Proses Produksi

Setelah sistem produksi dipersiapkan oleh perusahaan dengan baik, maka langkah berikutnya yang dilaksanakan perusahaan adalah melakukan kegiatan proses produksi. Kegiatan proses produksi ini merupakan aktivitas terpenting bagi perusahaan pada umumnya tentang bagaimana bahan baku (input) yang ada diproses menghasilkan produk (output) dengan spesifikasi tertentu sehingga mampu menambah faedah/ nilai suatu barang secara efektif dan efisien.
Namun demikian, sistem produksi yang baik belum tentu menghasilkan pelaksanaan proses produksi yang baik pula apabila tidak diikuti dengan pengawasan atau pengendalian proses produksi yang memadai. Artinya, dengan adanya sistem produksi yang baik serta diikuti dengan pengawasan atau pengendalian proses yang tepat, maka kelancaran pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Menurut Assauri (2008:173) pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengendalian atas kegiatan yang telah dan sedang dilakukan, agar-agar kegiatan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan atau dirancanakan. Agar pelaksanaan pengendalian proses produksi dapat dilaksanakan dengan baik, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah tentang fungsi pengendalian proses produksi itu sendiri. Menurut Ahyari (1996:4) yang dimaksud dengan fungsi pengendalian proses produksi adalah perencanaan, penentuan urutan kerja, penentuan waktu kerja, pemberian perintah kerja dan tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi.
Menurut Assauri (2008: 209) untuk dapat melakukan pengawasan dengan sempurna dan efektif, maka pengawasan produksi yang dilakukan hendaknya mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.    Routing
Routing adalah fungsi menentukan dan mengatur urutan kegiatan pengerjaan yang logis, sistematis dan ekonomis melalui urutan mana bahan-bahan dipersiapkan untuk diproses menjadi barang jadi. Routing merupakan fungsi teknis pertama dalam pengawasan produksi, yang menentukan dan mengatur urutan yang harus dilalui dalam suatu seri pekerjaan serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk tiap-tiap operasi pekerjaan.
2.    Loading dan Scheduling
Loading merupakan penentuan dan pengaturan muatan pekerjaan (work load) pada masing-masing pusat pekerjaan (work centre) sehingga dapat ditentukan berapa lama waktu yang diperlukan pada setiap operasi tanpa adanya penundaan atau kelambatan waktu (time delay). Sedangkan scheduling merupakan pengoordinasian tentang waktu dalam kegiatan berproduksi, sehingga dapat diadakan pengalokasian bahan-bahan baku dan bahan-bahan pembantu, serta perlengkapan kepada fasilitas-fasilitas atau bagian-bagian pengolahan dalam pabrik pada waktu yang telah ditentukan.
3.    Dispatching
Dispatching meliputi pelaksanaan dari semua rencana dan pengaturan dalam bidang routing dan scheduling. Sebagian besar kegiatan dalam dispatching ini terdiri dari penyampaian perintah kepada bagian pengolahan, yang dilakukan sesuai dengan skedul dan urutan pekerjaan yang telah ditentukan.

4.    Follow-up
Follow-up merupakan fungsi penelitian dan pengecekan terhadap semua aspek yang mempengaruhi kelancaran kegiatan pengerjaan atau produksi. Follow-up mencakup usaha-usaha untuk mendapatkan bahan baku yang tidak tersedia tetapi dibutuhkan.

Pembentukan Dana Kas Kecil

Metode pencatatan Kas Kecil dibagi menjadi:

  • Sistem dana tetap (imprest fund system)
  • Sistem dana berfluktuasi (fluctuating fund system)

Sistem dana tetap

Pembentukan dana kas kecil: Kasir kas kecil diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi besarnya dana kas kecil selalu sama/tetap.
Contoh Kasus:
Pada tanggal 1 Desember PT. FATA membentuk dana kas kecil sebesar Rp. 250.000. Berikut di bawah ini daftar perincian dana kas kecil:

Jurnal yang dibuat
Dimisalkan pada 31 Desember tidak dilakukan pengisian kembali, dan hasil kas opname menunjukkan informasi yang sama dengan contoh di atas, maka:

Pencatatan dilakukan dengan segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil, tidak ditangguhkan sampai dengan saat pengisian kembali dana kas kecil. Akun kas kecil pada dasarnya harus menunjukkan saldo sebesar jumlah dana kas kecil yang ada di kasir kas kecil.

Sistem dana berfluktuasi

Pada sistem ini akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi jumlah kas kecil, diantaranya:

  1. Pembentukan dana kas kecil
  2. Penggunaan/pengeluaran dana kas kecil
  3. Pengisian dana kas kecil
  4. Penambahan dana kas kecil, maupun
  5. Pengurangan/penarikan kembali dana kas kecil.

Pencatatan dilakukan dengan segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil, tidak ditangguhkan sampai dengan saat pengisian kembali dana kas kecil (seperti pada sistem dana tetap). Akun kas kecil pada dasarnya harus menunjukkan saldo pada setiap saat sebesar jumlah dana kas kecil yang ada di kasir kas kecil.
Oleh karena itu maka pada sistem ini harus diselenggarakan buku jurnal khusus (tersendiri).
Contoh kasus:
Pada tanggal 31 Desember 2005, PT. Shifa membentuk dana kas kecil sebesar Rp. 250.000. Berikut transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2005:

  • 5 Desember Membayar rekening air & listrik Rp. 47.500
  • 7 Desember Membayar rekening telpon & Fax Rp. 125.250
  • 9 Desember Dibeli supplies kantor Rp. 17.500
  • 12 Desember Biaya rapat dan pertemuan Rp. 31.250
  • 19 Desember Dibayar biaya makan/minum karyawan Rp. 25.000
  • 20 Desember Pengisian kembali dana kas kecil, cek sebesar Rp. 196.500 diserahkan kepada kasir kas kecil
  • 23 Desember Dibayar biaya langganan Koran Rp. 12.500
  • 27 Desember Dibeli perangko sebesar Rp. 5.000

Jurnal yang dibuat:

Kas Kecil

Saldo Kas Kecil Rp. 182.500
Pada sistem dana berfluktuasi ini, pada akhir periode tetap harus dilakukan kas opname.
Apabila dari hasil kas opname ternyata jumlah dana kas kecil berbeda dengan saldo menurut pembukuan, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian (adjustment).
Contoh:
Pada tanggal 31 Desember dilakukan kas opname dan ditemukan:

  1. Kas bon perjalanan dinas Direktur Utama Rp. 150.000 tertanggal 29 Desember
  2. Uang kertas Rp. 24.750
  3. Uang logam Rp. 6.250
  4. Perangko yang belum terpakai Rp. 3.750

Total Rp. 184.750.
Karena dalam neraca, kas (termasuk kas kecil) harus disajikan sebesar jumlah uang yang benar-benar ada, maka berdasar kas opname tadi perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:
Jurnal Penyesuaian:
*) Selisih Kas: 182.500 – (150.000 + 31.000)
Dengan adanya jurnal ini, maka saldo akun kas kecil yang harus disajikan di neraca per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp. 31.000, sesuai dengan dana kas kecil yang ada (uang logam + uang kertas).